Kemenko Marves Undang Dua Mantan Menteri di Acara Evaluasi Kinerja Kuartal III 2020

0
27
Deputi IV Kemenko Marves Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Nani Hendiarti

Deputi IV Kemenko Marves siap berkontribusi maksimal untuk tingkatkan nilai SAKIP tahun ini. Evaluasi kinerja dilakukan untuk menggenjot kualitas kinerja di kedeputian yang membidangi Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan tersebut.

UBUD, Sains Indonesia – Deputi IV Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan menggelar forum pemantauan dan evaluasi kinerja triwulan III tahun 2020, di Ubud, Bali, Jumat – Sabtu, 6-7 November 2020. Kegiatan tersebut menindaklanjuti Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 6 tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Disebutkan dalam Permenkomar tersebut, setiap entitas Akuntabilitas Kinerja Kemenko Marves wajib melakukan pengukuran kinerja secara berkala atau triwulan. Kegiatan tersebut akan dibuka oleh Deputi IV Kemenko Marves, Dr Nani Hendiarti

Guna memperkaya wawasan, Deputi IV Kemenko Marves, mengundang dua mantan menteri dalam forum pemantauan dan evaluasi kinerja tersebut. Tampil sebagai pembicara pertama, Menteri Eksplorasi Kelautan periode 1999 – 2001 yang juga Menteri Lingkungan Negara Hidup 1993-1998, Sarwono Kusumaatmadja. Sarwono menyampaikan materi “Tantangan Pengelolaan Lingkungan dalam Perspektif Kebijakan Nasional”.

Selanjutnya Pembicara kedua adalah Menteri Koordinator Kemaritiman periode 2014 – 2016, Prof Indroyono Soesilo yang menyampaikan materi bertajuk “Tantangan Pengelolaan Kehutanan dalam Perspektif Kebijakan Nasional”.

Selain membahas capaian kinerja masing-masing Asdep, forum tersebut juga akan menuntaskan rencana kerja selanjutnya. Sebelumnya Deputi IV, Nani Hendiarti menekankan pentingnya pengukuran kinerja karena menjadi dasar utama penerapan manajemen kinerja kedeputian yang dipimpinnya.

“Pengukuran kinerja  berkontribusi cukup besar pada penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP). Itulah kenapa pengukuran kinerja menjadi penting untuk dilakukan secara berkualitas. Harapannya, seluruh kebijakan yang dihasilkan benar-benar dapat menyelesaikan isu di bidang pengelolaan lingkungan dan kehutanan,” tegasnya.

Setia Lesmana

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini