Pemerintah menargetkan porsi bauran energi terbarukan sebesar 15,7 persen pada 2022. Kini publik menanti lompatan transisi dari energi fosil ke energi terbarukan secara lebih serius, mengingat capaian tahun lalu yang hanya 11,5 persen.
Medio akhir 2021, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memaparkan komitmen dan strategi transisi energi Indonesia pada 2022. Dalam forum itu, Dadan Kusdiana, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) KESDM menyebut pemerintah mematok porsi energi terbarukan dalam bauran energi primer sebesar 15,7 persen atau 366,4 million barrel oil equivalen (MBOE).
Pemerintah akan menambah kapasitas terpasang pembangkit energi terbarukan sebesar 335 MW dari PLTS atap dan 648 MW dari sumber lain. Pemerintah mematok implementasi B30 sebesar 10,1 juta kiloliter dan pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) 91 juta ton CO2e. Menurut Dadan, untuk mencapai itu dibutuhkan investasi di subsektor EBTKE US$3,9 miliar dengan target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp1.553 miliar.
“Selain itu untuk mendukung industri energi terbarukan dalam negeri, pemerintah juga menargetkan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) sub sektor ini sebesar 70 persen PLTA, 35 persen PLTP, serta 40 persen PLTS dan PLTB,” ungkap Dadan.
Dari sisi ketenagalistrikan, pemerintah menetapkan reduksi emisi CO2 dari pembangkit listrik 5,36 juta ton sepanjang 2022. Untuk itu, Kementerian ESDM menyusun prinsip pelaksanaan netralitas karbon dan peta jalan transisi energi, salah satunya dengan penerapan pajak dan perdagangan karbon pada 1 April 2022 dengan skema cap and trade and tax. Skema ini khusus bagi PLTU batubara dengan kapasitas 25-100 MW yang akan efektif berlaku pada 2023. Artikel selengkapnya dapat anda baca di Majalah Sains Indonesia edisi Maret 2022
