Memasuki usia kemerdekaan ke-77 pada tahun ini, Indonesia masih terus dibayang-bayangi ketergantungan terhadap produk impor. Bukan hanya di sektor pangan, nyaris di berbagai sektor belenggu impor sangat kuat mencengkeram.
Presiden Joko Widodo, dengan nada keras menegur para menteri dan kepala daerah karena anggaran pemerintah yang bersumber dari dana rakyat justru dibelanjakan produk impor. Presiden menyebut, ada sekitar 842 produk di dalam e-Katalog yang sebetulnya dapat dipenuhi dari produk dalam negeri, namun justru disesaki produk impor.
“Ini hal bodoh, dana APBN dan APBD yang bersumber dari pajak rakyat dan ekspor hasil sumber daya alam kita, malah dinikmati negara lain. Padahal uang rakyat seharusnya digunakan untuk menciptakan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja di dalam negeri,” tegasnya.
Anggaran pemerintah pusat untuk belanja barang dan jasa tahun 2022 mencapai Rp526 triliun, sedangkan pemerintah daerah mencapai Rp535 triliun, serta BUMN sebesar Rp420 triliun. Sedangkan total dana APBN dan APBD tahun ini masing-masing sebesar Rp 2.714 triliun dan Rp 1.197 triliun.
Anggaran untuk belanja barang dana jasa sebesar itu, khususnya pemerintah pusat dan daerah, jika 40% saja dibelanjakan untuk produk dalam negeri, itu bisa menggerakan pertumbuhan ekonomi sebesar 1,7%. Sedangkan 40% anggaran BUMN bisa menggerakkan pertumbuhan ekonomi seesar 0,4%, sehingga keseluruhan bisa menggerakkan 2,1% pertumbuhan ekonomi.
Selain itu, anggaran sebesar itu, jika digunakan untuk belanja produk dalam negeri, bisa membuka 2 juta lapangan kerja. Sayangnya, potensi tersebut menguap karena pejabat pemerintah lebih suka belanja produk impor. Artikel selengkapnya dapat anda baca di Majalah Sains Indonesia edisi Agustus 2022
