Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) pada 15 Desember 2022 kemarin melakukan kunjungan lapangan ke Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) di Panajam Paser Utara. Kunjungan yang dilakukan oleh Kedeputian Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenkomarves itu bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan IKN, salah satunya terkait kesiapan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) untuk dihuni tahun 2024.
Panajam Paser Utara, Sains Indonesia – Asisten Deputi (Asdep) Infrastruktur Pengembangan Wilayah, Kemenkomarves, Djoko Hartoyo menyebut, sesuai perencanaan, nantinya di kawasan sekitar Istana Negara akan dibangun empat tower bangunan. Masing-masing tower terdiri dari 5-6 lantai dan akan peruntukkan untuk Kementerian Koordinator (Kemenko), yaitu Kemenko Marves, Kemenko Perekonomian, Kemenko PMK, dan Kemenko Polhukam.
“Terkait pembangunan IKN ini, dalam waktu dekat akan menyelesaikan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan dan diberikan batas waktu sebelum 17 Agustus 2024 sudah ada yang pindah (ke IKN) dan 17 Agustus-an di sini,terutama untuk kawasan Istana Negara,” ujar Asdep, dalam rilis yang diterima sainsindonesia.id pada Jumat (16/12). “Nah di awal perpindahan, sambil menunggu penyelesaian pembangunan, Kemenko dengan kementerian di bawahnya akan menjadi satu lokasi lebih dulu. Sehingga untuk pertama pindahan, tidak semuanya langsung pindah,” lanjutnya.
Terkait nama-nama yang akan pindah ke IKN pada tahap awal, Asdep Djoko menyebut hal tersebut akan merujuk pada Surat Keputusan (SK) yang berlaku. “Setneg (Sekretariat Negara) sudah ada nama-namanya, nanti kita (Kemenkomarves) akan menetapkan pegawai yang akan pindah lebih awal. Akan ada SK-nya dengan area KIPP atau area pemerintah itu sendiri sekitar 6,671 hektare dari kawasan IKN sekitar 56,180 hektare. Belum lagi kawasan pengembangan sekitar 199,962 hektare dan kawasan lautan sekitar 68,188 hektare,” jelasnya.
Sekretariat Deputi (Sesdep) Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Lukijanto menambahkan, saat ini banyak investor yang tertarik untuk melaksanakan pembangunan di IKN. “Awal Desember 2022 saya bersama Pak Deputi (Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Kemenkomarves, Rachmat Kaimuddin) dan Pak Djoko mengikuti market sounding di Kuala Lumpur dengan hadir Menteri PUPR juga (Basuki Hadimuljono) dan banyak sekali investor tertarik melakukan pembangunan di IKN,” ujarnya.
Forum Investasi bertajuk “Townhall Session and the Working Luncheon on the Development of the Republic of Indonesia’s Nusantara Capital City” yang digelar KBRI Kuala Lumpur dan Kementerian Perdagangan Internasional dan Industri Malaysia (MITI) pada 30 November 2022 di Kuala Lumpur itu berlangsung sukses. Tercatat sedikitnya 187 calon investor Malaysia berkomitmen untuk turut serta dalam pembangunan IKN. Sejumlah direksi dari BUMN Karya turut hadir dalam forum tersebut, diantarnya Hutama Karya, PP, Waskita,dan WIKA.
Dalam Market Sounding tersebut, Presiden RI Joko Widodo, mendorong para Investor untuk berinvestasi pada proyek pengembangan dan pembangunan Ibu Kota Negara. Adapun sesuai amanat Kepmensesneg Nomor 105 Tahun 2022, Deputi Rachmat ditetapkan sebagai Wakil Ketua Bidang Koordinasi Investasi dalam Tim Transisi IKN. “Untuk perkembangannya, yang jelas saat ini pemerintah memfokuskan terlebih dahulu paket KIPP kawasan 1A, yakni Istana, Kemenko, dan sebagainya,” ujar Sesdep Lukijanto.
Asisten Deputi Industri Pendukung Infrastruktur, Yudi Prabangkara memaparkan, dalam peninjauan lapangan saat ini, sebagian besar pekerjannya berupa pematangan lahan land clearing. Pekerjaan fisiknya telah mencapai tahapan lelang. Tahapan ini sangat membutuhkan bahan baku konstruksi dan infrastruktur dalam jumlah yang sangat besar. Kebutuhan akan batu, pasir, semen, bata, besi baja, dan bahan lainnya perlu dipersiapkan dengan baik, dalam hal pasokan maupun sisi distribusi dan pengangkutannya.
“Dalam kerangka itulah, kita harus mengkoordinasikan penyediaan bahan baku konstruksi tersebut. Ini merupakan hal kritis, mengingat keterbatasan pasokan yang sangat terbatas di Kalimantan, dan kemungkinan besar akan didatangkan dari luar daerah bahkan luar pulau. Kita memerlukan skenario dan strategi terpadu, sehingga semua pekerjaan konstruksi fisik akan dapat selesai tepat waktu,” pungkas Asdep Yudi.
Sementara itu Asisten Deputi Industri Maritim dan Transportasi, Firdausi Manti menyebut, Konsep IKN didorong untuk menjadi kota berkelanjutan, sehat, produktif, efisien, inovatif dan ramah lingkungan. Dorongan untuk zero emission di kawasan inti IKN mutlak dilakukan. “Sesuai arahan Presiden Jokowi, ke depan kendaraan listrik harus menjadi moda yang utama dan menjadi tumpuan untuk transportasi ramah lingkungan di IKN,” ungkapnya.
Menurut Asdep Firdausi, pemerintah terus mendorong terbentuknya ekosistem kendaraan listrik yang sejalan dengan isu prioritas pengembangan energi berkelanjutan menuju Net Zero Emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat. Pemerintah telah menerbitkan regulasi Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 untuk mempercepat transisi kendaraan dengan bahan bakar minyak (BBM) menjadi kendaraan listrik dan peraturan turunan pada kementerian/lembaga terkait untuk mendukung percepatan implementasinya. (FSR)
