Kemenko Marves Kembangkan Korporasi Pertanian di Kuningan

Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) melalui Asisten Deputi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (Asdep IPW) terus menindaklanjuti Pengembangan Korporasi Pertanian di Kabupaten Kuningan sebagai implementasi proyek strategis yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2021.

0
58

Sains Indonesia – Bandung – Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) melalui Asisten Deputi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (Asdep IPW) terus menindaklanjuti Pengembangan Korporasi Pertanian di Kabupaten Kuningan sebagai implementasi proyek strategis yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2021. 

Terbaru, Asdep IPW, Djoko Hartoyo memimpin Rapat “Pembahasan Kegiatan di Kabupaten Kuningan dalam Rangka Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Jabar Selatan” di Kantor Bappeda Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung, 10 Maret 2023. Pertemuan itu difokuskan guna membahas kelanjutan program “Pengembangan Kawasan Agribisnis Berbasis Korporasi Pertanian” di Kabupaten Kuningan.

“Rapat koordinasi ini merupakan tindak lanjut, untuk mempersiapkan program kegiatan 2023 dan 2024 di sektor pertanian, khususnya di Kabupaten Kuningan berdasarkan Perpres 87 tahun 2021,” jelas Asdep IPW, Djoko Hartoyo dalam pertemuan tersebut. “Pemkab Kuningan diarahkan mengembangkan Kawasan Pertanian Berbasis Desa dengan potensi hortikultura seperti cabai, kentang, dan tomat. Melalui Korporasi Pertanian, produksi pertanian diharap bisa meningkat hingga 7 persen,” lanjutnya. 

Asisten Deputi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Marves menindaklanjuti Pengembangan Korporasi Pertanian di Kabupaten Kuningan sebagai implementasi proyek strategis yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2021. 
Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat, Iendra Sofyan; Perwakilan Kepala Bappeda Kabupaten Kuningan; Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kuningan, Ahmad Juber; Perwakilan dari Biro Perencanaan Kementerian Pertanian (Kementan), Vina; serta para dinas-dinas terkait dari Ditjen Hortikultura Kementan, dan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat.

Asdep Djoko memaparkan bahwa Perpres 87 tahun 2021 khususnya di bidang pertanian membahas tentang daya saing kawasan; pengembangan kawasan agribisnis berbasis korporasi petani; peningkatan infrastruktur dasar, seperti Jalan Usaha Tani (JUT), saluran irigasi, dan cetak sawah baru; serta pengembangan pusat penelitian.

“Nantinya akan ada pertemuan kembali. Kami harap output dari pertemuan ini, Pemkab Kuningan sudah menyiapkan proposal dan dokumen yang dibutuhkan. Kendala yang ada, segera dikomunikasikan supaya ada tindak lanjut di pertemuan minggu depan. Khusus pertanian di Kabupaten Kuningan, alhamdulillah sudah mendapat lampu hijau dari Kemenkeu dan Kementan. Untuk tahun 2024 sudah dianggarkan Rp 2,9 miliar untuk pengembangan subsektor hortikultura,” lanjut Asdep IPW, Djoko Hartoyo.

Perwakilan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kuningan, Andi menyebut, pihaknya akan secepatnya melengkapi kekurangan terkait proposal grand design pengembangan pertanian di Kabupatan Kuningan. “Konsen kami ada pada moda transportasi pertanian, korporasi petani, pasokan pupuk murah, dan peningkatan kapasitas petani serta penyuluh. Kami berharap nilai tukar petani ini bisa meningkat,” papar Perwakilan Bappeda Kuningan.

Asdep IPW, Djoko Hartoyo memimpin Rapat “Pembahasan Kegiatan di Kabupaten Kuningan dalam Rangka Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Jabar Selatan” di Kantor Bappeda Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung, 10 Maret 2023. Pertemuan itu difokuskan guna membahas kelanjutan program “Pengembangan Kawasan Agribisnis Berbasis Korporasi Pertanian” di Kabupaten Kuningan.
Asdep Djoko memaparkan bahwa Perpres 87 tahun 2021 khususnya di bidang pertanian membahas tentang daya saing kawasan; pengembangan kawasan agribisnis berbasis korporasi petani; peningkatan infrastruktur dasar, seperti Jalan Usaha Tani (JUT), saluran irigasi, dan cetak sawah baru; serta pengembangan pusat penelitian.

Sebagai informasi, korporasi petani merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas petani. Para petani didorong untuk berkelompok. Gabungan dari banyak kelompok tani kemudian dikumpulkan menjadi jumlah yang lebih besar lagi sehingga memiliki skala ekonomi yang efisien dan berada dalam sebuah korporasi. Dengan korporasi, petani didorong untuk lebih mandiri dan bisa mendapatkan akses terhadap permodalan yang lebih luas.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Bappeda Provinsi Jawa Barat, Iendra Sofyan; Perwakilan Kepala Bappeda Kabupaten Kuningan; Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kuningan, Ahmad Juber; Perwakilan dari Biro Perencanaan Kementerian Pertanian (Kementan), Vina; serta para dinas-dinas terkait dari Ditjen Hortikultura Kementan, dan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat. (FSR)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini