Sains Indonesia, Merauke – Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mendorong implementasi tol laut yang teruang dalam Perpres 27 Tahun 2021 untuk dikembangkan di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Program Tol Laut di Merauke, yang merupakan salah satu kawasan lumbung pangan di Timur Indonesia, dinilai dapat meningkatkan konektivitas, mengurangi disparitas harga, serta menekan inflasi di Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua).
Poin tersebut disampaikan Asisten Deputi Bidang Infrastruktur Pengembangan Wilayah (Asdep IPW) Kemenko Marves, Djoko Hartoyo dalam Rapat Koordinasi Wilayah Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) yang dilaksanakan di Swiss-belhotel, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, 21 Maret 2023. Dalam kesempatan tersebut, Asdep Djoko menjelaskan progres program Tol Laut serta perannya dalam pembangunan konektivitas antar wilayah.
Asdep Djoko menyebut, program Tol Laut secara langsung telah berimbas pada peningkatan perdagangan antar pulau; ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting lebih terjamin; berkurangnya fluktuasi harga antar waktu dan mengurangi disparitas harga; dan memfasilitasi pemasaran produk unggulan daerah.Pengembangan laut juga berdampak tidak langsung melalui peningkatkan minat investasi di daerah 3TP (Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan) serta membuka akses konektivitas dan pengembangan wilayah di daerah 3TP.
“Tol laut ini merupakan barang subsidi. Dari 2019 sampai sekarang angkanya terus naik karena tingginya permintaan. Dari 20 trayek tol laut di 2019, menjadi 39 trayek di 2023. Kami mengajak semua pihak untuk bersinergi dan berkolaborasi memanfaatkan ini. Jadi ketika di Merauke terjadi surplus padi, ataupun produksi pangan lainnya, maka bisa didistribusikan ke daerah lain. Dengan kolaborasi, maka disparitas harga dan inflasi bisa kita tekan, sekaligus efektivitas dari sisi muatan balik Tol Laut itu sendiri,” papar Asdep Djoko.
Dalam implementasi Tol Laut, Asdep Djoko menyebut bahwa Kemenko Marves bersinergi dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk mengawal dan mencegah terjadinya penyalahgunaan program di lapangan. “Karena ini barang subsidi, maka jangan sampai komoditas-komoditas yang seharusnya mendapatkan tarif Tol Laut, justru dikenakan tarif komersial. Ini harus dicegah. Maka tahun ini kami mengajak KPK untuk bersama-sama mengawal, agar manifestasi kapal menjadi lebih transparan,” lanjut Asdep.
Dalam hal pengembangan Merauke sebagai Lumbung Pangan, Asdep Djoko juga mendorong Pemprov Papua Selatan dan Pemkab Merauke untuk dapat memanfaatkan program Korporasi Petani yang saat ini digalakan pemerintah pusat. Dengan kontribusi produksi bahan pangan, seperti beras di Kabupaten Merauke yang mencapai 94,5 persen produksi Papua, Merauke memiliki potensi sangat besar untuk mengembangan Korporasi Petani.
“Merauke sangat potensial untuk Korporasi Petani. Kondisi saat ini, dari target 350 Korporasi Petani di 2024, saat ini baru terbentuk 96. Dengan adanya Korporasi ini, para petani bisa mendapat Pembiayaan dari LPDB dengan bunga rencah 3 persen, juga akan dibantu off-takernya. Kami juga menggandeng Bulog, tidak hanya untuk menyimpan stok, tapi juga produk untuk muatan balik Tol Laut,” papar Asdep Djoko.
Senaga dengan Asdep Djoko, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan, Causa Iman Karana juga menyebut bahwa Tol Laut menjadi salah satu hal solusi untuk mengulangi disparitas harga di Papua. Menurutnya, laju inflasi di Sulampua relatif menurun dari 6,24 persen di Sept 2022 menjadi 5,63. Produksi padi diperkirakan meningkat 30,99 persen pada triwulan 1 2023. Sementara disparitas harga bahan pangan masih di kisaran Rp 600-1.000 alias cukup tinggi. “Kita ingin mengurangi disparitas harga di Papua. Pemanfaatan tol laut akan cukup signifikan dalam logistik pertanian,” ujarnya.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Selatan, M Firdauz Muttaqin menambahkan, bahwa fenomena inflasi ini tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga global. Masalah inflasi terjadi di kawasan lain dunia, seperti di Turki yang mencapai 7 persen atau di Amerika Serikat yang mendekati 10 persen. “Inflasi ini disebabkan, salah satunya oleh sisi supply, terhambatnya pasokan. Juga dari sisi informasi. Implementasi tol laut dan memperuat jaringan telekomunikasi informasi bisa mengatasi masalah logistik yang ada,” paparnya. Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) yang dilaksanakan di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, 21 Maret 2023 merupakan kegiatan yang diinisiasi oleh Bank Indonesia. Tahun ini, Rakorwil TPID mengangkat tema Potensi Lumbung Pangan di Sulampua dan Akselerasi Kerjasama Antar Daerah (KAD).
Selain mengundang Asdep IPW Kemenko Marves sebagai narasumber, agenda ini juga menghadirkan tiga narasumber lainnya, yaitu Perwakilan Bank Indonesia Papua, Remon Samora; Asdep Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi, Kemenko Ekonomi, Suroto; dan Perwakilan dari Bakti (Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi) Kemenkoinfo, Dhia Anugrah Febriansa. Kegiatan ini dihadiri para perwkilan Bank Indonesia di wilayah Sulampua serta para pejabat dan perwakilan dari Provinsi Papua Selatan, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, dan Papua Tengah. (FSR)
