Garut, Sains Indonesia – Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) melalui Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah (Asdep IPW) menggelar Focus Group Discussion(FGD) tentang Pengembangan Wilayah Kabupatan Garut. FGD yang diselenggarakan di Hotel Santika Garut pada Kamis, 6 Juli 2023 tersebut merupakan upaya lanjutan dalam Implementasi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 (Perpres 87/2021) tentang Pengembangan Kawasan Rebana dan Jabarsel. Kabupaten Garut merupakan satu dari enam wilayah di Jawa Barat Bagian Selatan (Jabarsel) yang akan dikembangkan.
Asdep IPW Kemenko Marves, Djoko Hartoyo dalam sambutannya menyebut bahwa Kemenko Marves senantiasa mendukung dan memfasilitasi pengembangan kawasan di Jawa Barat, dan salah satunya di Kabupatan Garut. Menurutnya, potensi di Jabarsel, termasuk Garut, sangat besar sehingga mendorong Pemerintah Pusat menginisiasi Perpres 87/2021. Bahkan Perpres tersebut kini telah diselaraskan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN). Namun demikian, pembangunan di Jabarsel tetap perlu memperhatikan potensi daerah yang ada.
“Keinginan kami di Kemenko Marves untuk memajukan Jabarsel ini selau ada. Namun memang di Bagian Selatan (Jabarsel) ini tidak diizinkan untuk beberapa jenis pembangunan, seperti salah satunya Industri Pertokimia. Sehingga ini berbeda dangan di Jawa Barat Bagian Utara. Jabarsel ini akan diarahkan pengembangannya ke konservasi lingkungan, pertanian, perikanan, UMKM, serta pariwisata,” papar Asdep Djoko.
Asdep Djoko menyebut saat ini kondisi di Jabarsel sudah membaik dalam beberapa dekade terkahir. Kondisi infrastruktur jalan seperti di Pansela (Pantai Selatan Jawa) yang melintasi Cilacap, seluruh jembatan sudah bisa dilalui dua mobil. Bahkan saat libur lebaran 2023 lalu, jalan di Pansela relatif sepi kendaraan bermotor dan tidak macet. Namun demikian kondisi Jabarsel saat ini masih menyisakan ruang-ruang untuk perbaikan dan pengembangan.
Terkait pengembangan di Kabupaten Garut, Asdep IPW Kemenko Marves menjalin kerjasama dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Padjadjaran (Unpad). Khususnya dalam hal melalukan kajian-kajian sosial pengembangan kawasan yang sesuai dengan potensi daerah, sampai ke level desa. Kolaborasi dengan FISIP Unpad juga merupakan dukungan atas Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Nantinya, hasil kajian dari FISIP Unpad akan menjadi masukan bagi Pemerintah Pusat hingga Pemerintah Daerah dalam membangun kawasan ekonomi baru di Kabupaten Garut berbasis potensi daerah.
“Kerjasama dengan berbagai pihak sangatlah penting, termasuk melibatkan Perguruan Tinggi. Mereka bisa membantu melakukan studi sosial tentang potensi daerah, sementara kita di Pusat maupun Pemerintah Daerah sudah lebih mengetahui dimana lokasi pengembangan yang pas. Sehingga masukan dari mereka bisa kita dorong dan dukung karena kita tidak hanya menggali potensi desa dan apa saja yang bisa diekskalasi, tapi juga harus bisa menghasilkan outcome dan nilai tambah. Semoga FGD ini bisa berlanjut, menjadi cikal bakal pembangunan Kabupaten Garut ke depannya,” papar Asdep Djoko.
Asdep Djoko menyebut bahwa Kemenko Marves bersama dengan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) senantiasa melakukan pendampingan terhadap proyek-proyek dalam Perpres 87/2021. Dari total 170 proyek yang ada, terdapat 47 proyek yang bersatus prioritas atau P1 dengan 21 diantaranya berada di Jabarsel. “Pendampingan sejak awal itu agar nantinya tidak ditemukan hal-hal yang menyimpang di kemudian hari,” ujarnya. “Maka apa-apa yang menjadi kendala di lapangan, harap disampaikan sehingga bisa kita carikan titik temu penyelesaiannya,” lanjutnya.
Asda Kabupaten Garut Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Teti Sarifeni, yang hadir mewakili Bupati Garut menyampaikan rasa terima kasihnya atas perhatian Kemenko Marves terhadap Kabupaten Garut. Belum lama ini Garut bahkan mendapat rekomendasi dan dukungan untuk pembangunan Pasar Cikajang. Namun begitu, Teti menyebut bahwa saat ini ada yang lebih mendesak dilakukan, yaitu Perbaikan DAS Cimanuk, khususnya dibagian hulu. Adapun proyek itu sejak 2004 berjalan di tempat. Teti juga berharap Kawasan Situ Bagendit bisa dilakukan normalisasi dan dilakukan pengerukan, serta reboisasi hutan di hulu untuk mencegah dan meminimalisir potensi bencana banjir. “Pembangunan di Kabupatan Garut harus selaras dengan prinsip lingkungan berkelanjutan,” tuturnya.
Menanggapi hal tersebut, Dekan FISIP Unpad, Widya Setiabudi Sumadinata mengungkapkan sejumlah tantangan dan isu pengembangan di Jabarsel. Menurutnya, Kabupaten Garut punya perhatian khusus, terutama terkait dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan, dan disparitas pembangunan. Jabarsel disebutnya sudah sejak dekade 1990 hingga 2000-an menjadi salah satu konsentrasi FISIP Unpad. Sejumlah kajian sosial sudah dilakukan pada periode tersebut, yang difokuskan pada pembangunan yang seimbang dan berkelanjutan.
“Tantangan kita adalah membangun yang seimbang, dengan memperhatikan aspek faktual di lapangan, termasuk kultur dan potensi daerahnya. Dan Unpad didorong untuk beradaptasi melalui berbagai inovasi dalam pembelajaran dan riset. Maka kami mendesain pembelajaran yang bermanfaat, khususnya memberi masukan bagi pemerintah, sekaligus berkontribusi pada masyarakat dalam pengembangan wilayah. Kami mengadopsi beberapa pembelajaran dari Jepang, karena mereka berhasil melakukan pembangunan yang seimbang,” papar Widya.
Asisten Deputi Pengembangan dan Kawasan Rantai Pasok (Asdep PKRP) Kemenkop UKM, Ali Alkatiri yang turut hadir dalam FGD secara daring mendorong Kabupaten Garut untuk bisa memaksimalkan Program Rumah Produksi Bersama atau factory sharing bagi pelaku UKM. Hal itu disebutnya bisa mendorong pelaku UKM menerapkan konsep UKM hijau, karena dapat meminimalisir limbah saat proses produksi, juga hemat biaya operasional. Rumah Produksi Bersama ditargetkan mencapai 18 titik hingga 2024. “Kabupaten Garut memiliki banyak UKM potensial, sehingga ketika nantinya program Rumah Produksi Bersama ini bisa dimanfaatkan, maka akan berdampak positif, baik bagi pelaku UKM itu sendiri, maupun bagi lingkungan,” ujarnya.
Sebagai informasi, Kabupatan Garut dikenal masyarakat Indonesia akan industri kulit. Produk turunan dari kulit asal Garut, seperti dompet, tas, sabuk, alas kaki, jaket, sarung tangan, dan topi dikenal memiliki kualitas tinggi, mulai dari bahan baku hingga produk jadi. Namun begitu, saat ini industri kulit di Garut masih ada di tahap industri rumahan. Asdep Djoko menyebut, kehadiran Rumah Produksi Bersama di Garut akan berdampak positif. Tidak hanya untuk penguatan ekonomi daerah, tapi juga ekonomi nasional karena barang yang dihasilkan akan berstandar ekspor. “Kuantitas dan kualitas produk akan lebih terjamin karena sesuai dengan permintaan pasar,” pungkas Asdep Djoko.
FGD Pengembangan Wilayah Kabupatan Garut Dalam Implementasi Pepres Nomor 87 Tahun 2021 yang digelar secara daring maupun luring di Hotel Santika Garut pada Kamis, 6 Juli 2023 menghadirkan beberapa pemateri serta mengundang pemerintah di tingkat Kabupaten dan Desa di Kabupaten Garut. Sesi materi berlangsung sejak pukul 09:30 WIB hingga istirahat siang. Pada pukul 14:00 WIB, FGD kemudian dilanjutkan dengan diskusi antar pemateri dan peserta hingga sore hari. Selain FGD, agenda Asdep IPW Kemenko Marves juga dilanjutkan dengan kunjungan lapangan (Kunlap) pada Jumat, 7 Juli 2023. Adapun lokasi yang dikunjungi adalah Sentra UKM di Desa Sukaregang dan Desa Mekarwangi. (FSR)
