Majalengka, Sains Indonesia – Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) melalui Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah (Asdep IPW) sukses menyelenggarakan Studi Sosial Pengembangan Desa Konservasi di Majalengka. Kegiatan studi bertajuk Join Course Program Social Design 2.0 yang diselenggarakan di Desa Bantaragung, Kecamatan Sindangwangi itu resmi ditutup pada Ahad, 6 Agustus 2023.
Dalam Join Course Program Social Design 2.0 ini, Kemenko Marves melibatkan 15 mahasiswa dari Program Administrasi Publik Unpad dan 5 mahasiswa Ilmu Sosial Waseda University. Mereka dibagi ke dalam 5 kelompok riset, yaitu organizational capacity, governance, rural economic development, policy, dan society. Dalam setiap kelompok studi itu, mereka didampingi oleh dosen dari Unpad, Waseda, dan juga Kemenko Marves sebagai fasilitator.
“Studi sosial ini merupakan bagian tindak lanjut dari program pengembangan Desa Konservasi di Majalengka, yang diusulkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Usulan ini sudah tertuang dalam Perpres Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kawasan Rebana dan Jabar Bagian Selatan. Hasil studi ini nantinya akan menjadi masukan bagi pemerintah pusat hingga daerah terkait model pengembangan Desa Konservasi di Kabupaten Majalengka,” ujar Asdep IPW Kemenko Marves, Djoko Hartoyo saat menutup Join Course Program Social Design 2.0 di Aula Ciboer Pass, Ahad malam (6/8).
Wakil Bupati Majalengka, Tarsono D Mardiana, yang turut hadir menutup kegiatan menyatakan rasa terima kasihnya kepada Kemenko Marves serta para dosen dan mahasiswa atas terselenggaranya studi sosial di Majalengka. Ia berharap kegiatan ini menjadi langkah yang baik bagi Majalengka yang saat ini terus berkembang. Ia percaya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, maka pembangunan bisa berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
“Sekarang pembangunan Majalengka semakin pesat dan kami tidak mau hanya jadi penonton. Kegiatan ini secara langsung dan tidak langsung akan berdampak dan memberi manfaat bagi kami. Khususnya untuk mengembangkan potensi daerah dengan modal sosial yang kami punya,” papar Wakil Bupati, Tarsono.
Sementara itu, Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Jawa Barat, Idam Rahmat menyebut, studi sosial design di Majalengka merupakan bagian dari proses agar Bappeda bisa lebih cepat lagi dalam membangun. Terlebih pembangunan Majalengka dalam beberapa tahun terakhir ini termasuk yang tertinggi di Jawa Barat. Namun begitu, Majalengka juga masih memiliki isu terkait kependudukan, kemiskinan, dan pengangguran. “Hasil dari studi ini bisa menjadi kesempatan kami untuk mendapat pandangan lain dari Perguruan Tinggi,” ujarnya.
Wakil Dekan 1 Bidang Kemahasiwaan, FISIP Unpad, Ida Widianingsih yang sekaligus menjadi koordinator studi ini menjelaskan bahwa secara umum Join Course Program Social Design 2.0 berjalan sukses. Hal ini terlihat dari cukup banyaknya isu-isu sosial yang berhasil ditemukan di lapangan. Isu tersebut nantinya akan diolah dan diteliti secara lebih mendalam oleh para mahasiswa untuk kemudian dipublikasikan.
“Social design ini jadi salah satu cara bagi kami di Unpad untuk mengimplementasikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Juga menjadi media pembelajaran yang populer di Waseda University. Dari kegiatan ini, para mahasiswa bisa menggali bahan-bahan maupun isu untuk penelitian mereka, kampus bisa mendapat riset dan publikasi, sedangkan masyarakat bisa mendapat masukan dari sisi pembangunan,” ujar Wakil Dekan Unpad, Ida.
Kegiatan studi sosial sebelumnya juga pernah digelar Kemenko Marves bekerja sama dengan FISIP Unpad di Kabupaten Kuningan pada 13-16 Oktober 2022, yang melibatkan 34 mahasiswa Unpad, 9 mahasiswa Waseda University, dan 1 mahasiswa S2 dari Afganistan. Pada kesempatan itu, para mahasiwa melakukan survei pengumpulan data, memuat agenda observasi lapangan, dan wawancara kepada masyarakat di 4 desa, yaitu Desa Cibuntu, Desa Cibeureum, Desa Cisantana, dan Desa Karangsari.
“Apa yang kami lakukan di Kabupaten Kuningan pada 2022 dan di Kabupaten Majalengka ini, merupakan dukungan kami terhadap program MBKM. Dimana Kemenko Marves menjadi tim pendamping lapangan bersama dengan Bappelitbangda. Ke depannya, kami juga akan melakukan studi sosial di Kabupatan Subang. Pembangunan Desa Konserasi di tiga Kabupaten ini merupakan proyek prioritas (P1) dan telah memenuhi Readiness Criteria hasil validasi BPKP dan ditargetkan selesai sebelum 2024,” ungkap Asdep Djoko.
Asdep Djoko berharap penelitian yang dilakukan kelak memberi dampak positif. Hasil dari kajian tersebut nantinya dapat diselaraskan dengan program eksisting dari pemerintah pusat maupun daerah, seperti program Desa Digital, Rumah Produksi Bersama, Pembangunan Akses Telekomunikasi, hingga Korporasi Petani. Oleh sebab itu, Asdep Djoko menegaskan pentingnya kordinasi dan komunikasi yang baik antar pihak. Karena dengan itulah proses pembangunan bisa lebih terarah dan berjalan baik.
“Komunikasi dan sinergi adalah kunci. Kami di Kemenko Marves siap menjadi penghubung dan memfasilitasi, apa-apa yang menjadi kendala ataupun masukan untuk pengembangan Desa Konservasi ini dapat dikomunikasikan sehingga bisa ditemukan penyelesaiannya,” pungkas Asdep Djoko. (FSR)
