Asdep IPW Kemenko Marves Koordinasikan Evaluasi Perpres 79/2019 di Kabupaten Cilacap

Asdep IPW Kemenko Marves melakukan koordinasi lapangan ke Kab Cilacap (16-17/05/2024). Koordinasi difokuskan pada evaluasi sejumlah proyek strategis eksisting di bidang pekerjaan umum dan pengembangan sektor pertanian.

0
90

Sains Indonesia, Cilacap – Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah (Asdep IPW) melakukan koordinasi lapangan ke Kabupaten Cilacap pada Kamis dan Jumat, 16-17 Mei 2024. Koordinasi ini difokuskan pada evaluasi sejumlah proyek strategis eksisting di bidang pekerjaan umum dan  pengembangan sektor pertanian.

Adapun lokasi-lokasi yang dikunjungi yaitu pengembangan Kebun Perbenihan (Nursery) dan Kebun Buah Jambusari; kawasan padi organik di Kedungreja; kawasan Agrowisata Bantarsari; Kawasan Peternakan Terpadu Kambing Sindangbarang, Karangpucung; kawasan Industri Kelapa Terpadu; dan calon lokasi pembangunan Flyover/Overpass Kroya dan Flyover/Overpass Kubangkangkung.

Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah (Asdep IPW), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Djoko Hartoyo melakukan koordinasi lapangan ke Kabupaten Cilacap pada Kamis dan Jumat, 16-17 Mei 2024. Koordinasi ini difokuskan pada evaluasi sejumlah proyek strategis eksisting di bidang pekerjaan umum dan  pengembangan sektor pertanian.
Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah (Asdep IPW), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Djoko Hartoyo melakukan koordinasi lapangan ke calon lokasi pembangunan Flyover/Overpass Kroya pada Kamis, 16 Mei 2024.

Menurut Asdep IPW Kemenko Marves, Djoko Hartoyo, kunjungan ini merupakan bagian dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 (Perpres 79/2019) tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Jawa Tengah, khususnya Wilayah Barlingmascakeb (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, dan Kebumen). Perpres yang sudah berjalan hampir lima tahun ini dinilai perlu dievaluasi, khususnya terkait kesiapan dokumen serta proyeksi penyelesaikan proyek.

“Ada beberapa program dalam Perpres 79/2019 ini yang belum sesuai target. Oleh sebab itu diharapkan dari daerah bisa mengusulkan program/kegiatan yang sudah lengkap dari sisi dokumen persiapan dan lahan. Juni 2024 nanti akan diverifikasi dan dialidasi oleh pemerintah pusat, dan Juli 2024 akan dibawa ke rapat terbatas  Presiden dan diputuskan. Jadi semua usulan bisa ditampung dan dipertimbangkan,” jelas Asdep Djoko.

Terkait evaluasi keberlanjutan proyek, Asdep IPW mengingkatkan Pemerintah Daerah (Pemda) di level Provinsi Jawa Tengah serta Kabupaten Cilacap agar setiap program bisa disesuaikan dengan tema masterplan pengembangan kawasan; memiliki komitmen pembayaran dan penyediaan Readiness Criteria (RC) oleh Pemda seperti penyediaan lahan, studi kelayakan, dan DED; kesesuaian dengan rencana pembangunan nasional; dan dukungan serta sinergi pemerintah daerah dengan pusat serta K/L.

Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah (Asdep IPW), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Djoko Hartoyo melakukan koordinasi lapangan ke lokasi pengembangan Kebun Perbenihan (Nursery) pada Kamis, 16 Mei 2024.
Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah (Asdep IPW), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Djoko Hartoyo melakukan koordinasi lapangan ke Kebun Buah Jambusari pada Kamis, 16 Mei 2024.

Asdep Djoko juga mendorong agar Kab Cilacap juga melirik sektor pertanian sebagai penggerak pengembangan wilayah. Mengingat dalam waktu dekat akan dioperasikan Bendungan Leuwikeris di Kab Ciamis-Kab Tasikmalaya yang manfaatnya sebagai irigasi juga akan sampei ke Kab Cilacap. Bendungan Leuwikeris akan meningkatkan debit air di Cilacap yang sebelumnya hanya dipasok oleh Bendung Manganti. Sementara dalam lima tahun ke depan, Bendungan Matenggeng juga diproyeksi akan dibangun. Semua itu membuat peluang pengembangan sektor pertanian menjadi terbuka lebar.

Sementara untuk akses logistik, jalur Tol Pejagan-Cilacap yang saat ini dihapus dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) akan terus diupayakan agar berlanjut. Selain itu adapula Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap. Kedua ruas tol ini akan menjadi bagian dari National Logistic Ecosystem (NLE) yang menyelaraskan arus lalu lintas barang.  Dari sisi perkeretaapian, jalur selatan Cilacap-Cicalengka yang saat ini masih satu jalur akan didorong untuk menjadi dua jalur (double track) sehingga distribusi logistik menjadi lebih cepat. Persimpangan padat yang melewati perlintasan sebidang kereta api juga harus mulai dibangun untuk mengurai kemacetan dan meningkatkan aspek keselamatan.

“Perpres ini selama belum sepenuhnya  dikawal, dan (pemerintah) daerah tidak semangat, maka tidak akan sukses. Maka perlu pengawalan ekstra dan komitmen dari kita bersama agar semua program bisa berjalan sesuai target. Memang ini bukan pekerjaan mudah, sehingga kita perlu validasi setiap kegiatan, dan perlu ada dukungan serta komitmen dari kita semua. Kami harap (pemerintah) daerah bisa menyiapkan semua RC-nya, dan kami Kemenko Marves selalu siap memfasilitasi,” pungkas Asdep Djoko.

Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah (Asdep IPW), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Djoko Hartoyo melakukan koordinasi lapangan ke lokasi kawasan padi organik di Kedungreja, Cilacap pada Jumat, 17 Mei 2024.
Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah (Asdep IPW), Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Djoko Hartoyo melakukan koordinasi lapangan ke Kawasan Peternakan Terpadu Kambing Sindangbarang, Karangpucung, Cilacap pada Jumat, 17 Mei 2024.

Kunjungan lapangan selama dua hari ini turut dihadiri oleh perwakilan provinsi (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/Bappeda; Dinas Pertanian dan Perkebunan; dan Dinas Perhubungan); perwakilan kabupaten (Bappeda; DPMPTSP; Dinas Pertanian; dan Dinas Perhubungan); perwakilan Kementerian Pertanian (Biro Perencanaan; Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Dotjrn Perkebunan), perwakilan Kementerian Perhubungan (Direktorat Jenderal Perkeretaapian/DJKA dan Balai Teknik Perkeretaapian Kelas 1 Semarang), serta PT Kereta Api Indonesia (Persero).

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini