Sumedang, Sains Indonesia – Keberadaan insan akademisi di perguruan tinggi sangat penting dalam memberikan masukan kepada pemerintah level daerah hingga pusat terkait pengembangan wilayah, termasuk memberi pandangan dalam penyelesaian masalah sosial yang berkembang di masyarakat. Dengan terus berkembangnya ilmu pengetahuan dan kultur sosial masyarakat, maka model pendekatan multidisiplin dalam pengembangan wilayah tidak lepas dari tiga hal, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) hingga saat ini telah mendukung sejumlah perguruan tinggi, termasuk Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjajaran (Unpad) dalam melaksanakan kegiatan studi sosial bertajuk social design di Kab Kuningan, Kab Majalengka, dan Kab Garut. Ketiganya merupakan bagian dari 13 daerah pengembangan ekonomi baru yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 (Perpres 87/2021) tentang Percepatan Pengembangan Kawasan Rebana dan Jawa Barat Bagian Selatan (Jabarsel).
Hal tersebut disampaikan Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah (Asdep IPW) Kemenko Marves, Djoko hartoyo saat hadir sebagai narasumber dalam kuliah umum persiapan kegiatan social design 4.0 di Universitas Padjajaran (Unpad) Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa (07/02). Menurut Asdep Djoko, peran membangun bangsa saat ini tidak cukup di level penta-helix, melainkan multiple-helix dan harus berkesinambungan. Oleh karenanya Asdep IPW Kemenko Marves mendukung social design sebagai bagian dari pemberdayaan kampus dan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
“Pengembangan masyarakat ini harus berbasis inovasi-teknologi, tapi pemerintah juga perlu elemen lain untuk bekerjasama dan bersinergi. Termasuk dengan perguruan tinggi. Dalam kaitannya dengan pengembangan wilayah, para dosen dan mahasiswa bisa membantu dalam mengembangkan kapasitas pemuda desa, juga merancang kajian sosial terkait dampak dari pembangunan maupun pengembangan wilayahnya. Kegiatan social design yang dilakukan FISIP Unpad dan setara 20 SKS ini sangat bagus untuk MBKM,” ungkap Asdep Djoko.
Dalam kuliah umum di hadapan para mahasiswa FISIP Unpad itu, Asdep Djoko menyampaikan proses penyusunan Perpres 87/2021 hingga tahap implementasinya. Mulai dari tahap ide, perencanaan, naskah akademik, diskusi dan rapat di level menteri, hingga kemudian sampai ditetapkan sebagai Peraturan Presiden. “Sebagai kementerian koordinator, Kemenko Marves juga menjaring aspirasi dari setiap K/L terkait dan pemerintah daerah, khususnya daerah di kawasan Rebana dan Jabarsel, karena harapannya (Perpres) ini bisa menjadi jalan untuk mengurangi disparitas antara Jabar Utara dan Selatan” ungkap Asdep Djoko.
Turut hadir sebagai pemateri kuliah umum ini diantaranya Asdep IPW Kemenko Marves, Djoko Hartoyo; Wakil Dekan FISIP Unpad, Prof Ida Widianingsih SIP MA PhD; dan Associate Professor School of Social Science dari Waseda University Jepang, Prof Dr Riela Provi Diandra. Kuliah umum di kampus Unpad Jatinangor ini merupakan kelanjutan dari workshop sehari sebelumnya di Desa Tarumajaya, Kecamatan Kertasari, Kabupatan Bandung. Adapun Desa Tarumajaya menjadi kandidat sebagai subjek penelitian MBKM sebagai desa wisata. (FSR)
