Pangandaran, Sains Indonesia – Jelang berakhirnya tahun anggaran 2023, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap sejumlah proyek pengembangan wilayah di perbatasan Jawa Barat – Jawa Tengah. Kegiatan monev dan tinjauan lapangan tersebut dilaksanakan oleh Asisten Deputi Infrastruktur Pengembangan Wilayah (Asdep IPW) Kemenko Marves di Kab Cilacap (14-15/12), Kab Ciamis (16-17/12), dan Kab Pangandaran (18-19/12).
Menurut Asdep IPW Kemenko Marves, Djoko Hartoyo, tinjauan lapangan yang dimulai dari Kab Cilacap yang berbatasan langsung dengan Jawa Barat hingga ke Kab Pangandaran di sisi paling ujung Jawa Barat Bagian Selatan perlu dilakukan agar pengembangan kawasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah ini bisa terkoneksi dan rampung sebagaimana rencana awal. Adapun pengembangan wilayah Kab Cilacap merupakan bagian dari impelementasi Perpres Nomor 79 Tahun 2019. Sedangkan pengembangan wilayah Kab Ciamis dan Kab Pangandaran menjadi bagian penerapan Perpres Nomor 87 Tahun 2021.
“Sudah menjadi tugas dari Kementerian Koordinator untuk memastikan semua proyek dalam Perpres 87/2021 maupun Perpres 79/2019 ini terkoneksi dengan baik. Dalam hal ini kami menjalankan fungsi koordinasi, sinergi, dan pengendalian. Dalam Perpres 87/2021, kami di Kemenko Marves menjadi leader, sedangkan di Perpres 79/2019 (leader) ada di Kemenko Bidang Perekonomian. Namun begitu, kami bersama-sama terus berkordinasi satu sama lain, juga dengan K/L, Pemprov, Pemda, maupun dinas terkait, karena pengembangan wilayah ini memerlukan sinergi dari semua pihak,” papar Asdep IPW Kemenko Marves, Djoko Hartoyo, di Pangandaran (18/12).
Medio Kamis-Jumat, 14-15 Desember 2023, Tim Asdep IPW Kemenko Marves meninjau sejumlah titik lokasi di Kab Cilacap, Jawa Tengah. Didampingi oleh perwakilan dari Sekda Kab Cilacap, Bappeda Kab Cilacap, dan Dinas PUPR Kab Cilacap, Tim Kemenko Marves diantaranya melihat progres pembangunan Break Water di Pantai Teluk Penyu; pembangunan Kawasan Industri CIlacap (KIC); pembangunan Jalur Jawa Lintas Selatan (JJLS/Pansela); kondisi terkini Jembatan Matenggeng; dan calon lokasi pembangunan Jembatan Citanduy 3 yang berlokasi tidak jauh dari Jembatan/Bendung Manganti.
Berbagai usulan pengembangan di Kab Cilacap lantas disampaikan Kepada Kemenko Marves. Setidaknya ada tiga proyek yang urgen dan kian mendesak, yaitu pembangunan Bendung Matenggeng untuk mengairi lahan seluas 28 hektare, mengurangi debit banjir, menyediakan pasokan air baku, dan menghasilkan energi bersih (PLTA); pembangunan Fly Over Kroya untuk mengurangi potensi kecelakan perlintasan Kereta Api di Kubangkangkung dan Kroya; dan pengembangan Kawasan Agribisnis Bantarsari, khususnya untuk komoditas holtikultura.
Dari Kab Cilacap, kegiatan monev dilanjutkan ke Kab Ciamis, Sabtu-Ahad, 16-17 Desember 2023. Dibersamai oleh perwakilan Dinas PUPR Kab Ciamis dan Bappeda Kab Ciamis, Asdep IPW Kemenko Marves dan Tim meninjau langsung beberapa proyek strategis. Diantaranya calon lokasi pembangunan Bandungan Matenggeng di Desa Kaso; Jembatan Gantung Ciseel; dan lokasi pembangunan Jembatan Citanduy 3 dari sisi Kab Ciamis.
“Bendungan Matenggeng ini sudah diusulkan oleh daerah, baik dari Kab Cilacap maupun dari Kab Ciamis. Karena dua daerah tersebut yang nantinya menikmati dampak secara langsung dengan adanya bendungan ini, khususnya untuk menambah lahan persawahan irigasi teknis dan meningkatkan produksi padi. Kawasan bendungan juga bisa dikemas secantik mungkin menjadi tujuan wisata yang membangkitkan perekonomian di daerah. Sedangkan untuk Jembatan Gantung Ciseel, akan kita dorong agar bisa dibangun lebih baik lagi,” jelas Asdep IPW, Djoko Hartoyo.
Saat ini kondisi Jembatan Gantung Ciseel memang cukup mengkhawatirkan. Jembatan ini hanya tersusun dari lilitan-lilitan kawat yang didesain sedemikian rupa menyerupai sling. Di atasnya lalu diisi dengan susunan bambu sebagai alas. Menurut Asdep Djoko, jembatan ini kurang aman karena kawat sewaktu-waktu bisa putus karena asam. Sedangkan keberadaan jembatan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat di dua desa, yaitu Desa Bojong Nangka Kec Purwadadi dan Desa Kertahayu Kec Pamarican di Kab Ciamis karena jembatan itulah yang menyambungkan dan memudahkan urusan mereka, mulai dari perdagangan, perekonomian, hingga pendidikan.
“Tanpa Jembatan Gantung Ciseel ini, masyarakat harus memutar jauh, waktu tempuhnya lebih lama. Dari Dinas PUPR Kab Ciamis sudah mengusulkan untuk pembangunan Jembatan Gantung Ciseel sepanjang 46 meter yang lebih layak, lebih aman, dan lebih bagus tentunya. Kami di Kemenko Marves akan mengawal usulan ini agar bisa direalisasikan segera,” papar Asdep Djoko.
Sementara untuk pembangunan Jembatan Citanduy 3, Pemkab Ciamis telah menyusun Studi kelayakan dan DED dengan perkiraan bentang 80 m dan anggaran Rp 71,776 miliar. Pemkab Cilacap dan Ciamis juga mulai melakukan persiapan perencanaan pengadaan tanah akses jembatan. Rencananya, pengadaan tanah dilaksanakan tahun 2024. Dengan dibangunnya Jembatan Sungai Citanduy 3 ini, diharapkan aspek perekonomian antar dua kabupatan bisa meningkat, terjadinya aksesibilitas penghubung Kab Ciamis dan Kab Cilacap, dan mengurangi kerusakan Bendung Manganti.
Pada Senin-Selasa, 18-19 Desember 2023, monev dilanjutkan ke Kab Pangandaran. Beberapa lokasi yang ditinjau antara lain pembangunan Break Water di pesisir Pangandaran dan kondisi sedimentasi di Desa Sukaresik. Keberadaan Desa Sukaresik semakin terancam lantaran desa ini menjadi muara dari tiga sungai yaitu Sungai Cikelewung, Sungai Citonjong, dan Sungai Cikembulan, plus mendapat sedimentasi dari laut, sehingga berimbas pada desa yang perlahan-lahan semakin dangkal. Sementara di beberapa desa lain, justru tergenang karena air dari hulu tidak mengalir ke hilir (laut). Kondisi demikian memerlukan beberapa strategi, seperti perlunya penguatan tanggul sungai.
“Pasir-pasir maupun tanah yang mengendap ini perlu dikeruk, atau tanggulnya diperdalam. Maka koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten mutlak harus dilakukan. Pemerintah pusat bisa mendukung dari sisi regulasi dan pendanaan. Pemprov bisa mendukung dari sisi penguatan tanggulnya. Sedangkan Pemkab bisa mengambil peran dalam membangun drainase yang baik dari rumah hingga ke sungai sampai laut,” ungkap Asdep IPW, Djoko Hartoyo. (FSR)
Baca Juga:
