Pemerintah akan menjalankan tujuh strategi baru pengelolaan desa untuk menghadapi krisis pangan. Mulai dari pembangunan infrastruktur hingga ekonomi sirkuler berbasis desa.
Perubahan iklim dan pandemi Covid-19 telah mengganggu ketahanan pangan Indonesia. Banyaknya negara yang menerapkan pembatalan ekspor telah mengerek inflasi nasional. Kurangnya pasokan pangan dunia menjadi penyebab utama inflasi 0,16 persen pada Juni 2022. Indeks Ketahanan Pangan Global (Global Food Security Index) mencatat, 4,1 persen warga Indonesia semakin sulit mengakses pangan secara fisik, ekonomi, dan sosial.
Menurut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), Abdul Halim Iskandar, tameng untuk menangkal krisis pangan adalah melalui pengelolaan desa berbasis SDGs (Sustainable Development Goals/Tujuan Pembangunan Berkelanjutan). Terlebih 91 persen pemerintahan terkecil, adalah desa, selebihnya kelurahan.
“Produsen pangan, yaitu petani yang tinggal di desa, mencapai 35,94 juta pekerja. Termasuk di dalamnya warga miskin ekstrem. Proporsi penduduk desa mencapai 71 persen. Artinya, konsumen pangan pun tinggal di desa. Untuk menangkal krisis pangan ini pemerintah menjalankan tujuh strategi baru pengelolaan desa,” ujar Halim, belum lama ini. Artikel selengkapnya dapat anda baca di Majalah Sains Indonesia edisi Juli 2022
